Latar Belakang, Efek Dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Dekrit merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum. Salah satu dekrit yang dikenal di Indonesia ialah Dekrit presiden 5 juli 1959 lantaran inilah dekrit pertama yang dikeluarkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno.

Pada masa Dekrit presiden 5 juli 1959 ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Terdapat banyak sekali spekulasi alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini. Setelah dekrit presiden ini disahkan terdapat banyak dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Lalu apa saja dampak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini?

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 secara tidak pribadi juga telah mempengaruhi tatanan negara sampai kini ini, Hal ini disebabkan lantaran isi dekrit presiden 5 juli 1959 bersinggungan pribadi dengan rumusan undang undang dasar.

Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam ihwal latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 beserta isi dan dampaknya bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Langsung saja silahkan simak rangkuman dibawah ini.

Latar Belakang Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Awal mula dikeluarkannya dekrit presiden berawl dari pembentukan tubuh konstituante. Badan konstituante merupakan tubuh negara yang dibuat melalui jalur pemilihan umum pada tahun 1955. Badan ini ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan undang undang dasar konstitusi gres sebagai pengganti UUDS 1950 pada masa sebelumnya. Mulanya dewan konsituante memulai sidang pada tanggal 20 november 1956 yang diawali dengan pembukaan oleh Presiden Soekarno sebagai pelantikan acara. Sidang yang digelar oleh dewan konstituante ini bertujuan untuk menyusun sekaligus tetapkan kedaulatan republik indonesia tanpa ada batasan kedaulatan. Hingga tahun 1959, para anggota dewan tidak pernah berhasil membuat rumusan undang undang dasar yang baru.

Teks dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Keadaan yang demikian semakin menggemparkan situasi politik di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan setiap parta politik berusaha dengan menghalalkan segala cara supaya tujuan partai sanggup terpenuhi. Sementara itu, semenjak tahun 1956 keadaan politik Indonesia semakin kacau dan bertambah jelek tiap harinya. Hal ini disebabkan lantaran di banyak sekali tempat mulai terjadi pergolakan dan muncul tanda tanda separatisme dari banyak sekali kalangan. Daerah yang mengalami pergolakan dan separatisme ini tidak mengakui adanya pemerintah pusat, bahkan tempat tersebut membentuk pemerintahan gres versi mereka sendiri.

Baca juga: Masa Pemerintahan Orde Baru (Sejarah Lahirnya, Perkembangan Kekuasaan dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru)

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 juga tidak lepas dari usulan Ir.Soekarno yang menganjurkan pemeritah Indonesia untuk memakai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari kalangan masyarakat untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu dilakukanlah pemungutan bunyi pada tanggal 30 mei 1959.

Hasil dari pemungutan bunyi dewan tersebut yang juga mempengaruihi isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang pada pada dasarnya yaitu kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pada ketika itu bunyi yang menentukan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 lebih banyak namun tetap saka pemungutan bunyi ulang harus tetap dilakukan lantaran seluruh jumlah bunyi tidak memenuhi quorum atau jumlah minimal aggota yang diharuskan menghadiri rapat tersebut. Namun lantaran jumlah bunyi tetap tidak memenuhi kesannya dewan konstituante tetapkan untuk menunda rapat sebagai upaya meredam kekacauan. Hingga pada kesannya presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 di istana merdeka.

Dengan demikian sanggup disimpulkan bahwa dekrit presiden 5 juli 1959 dikeluarkan lantaran terdapat faktor dan latar belakang antara lain:

• Kegagalan dewan konstituante menyusun dan tetapkan Undang-Undang Dasar yang gres sehingga membuat Indonesia semakin terpuruk lantaran Indonesia tidak mempunyai dasar aturan yang kuat.
• Situasi politik yang memburuk serta bertambah kacau.
• Tidak stabilnya persatuan Indonesia lantaran konflik antar partai politik.
• Perbedaan pandangan antar partai yang juga selalu menghalalkan segala cara semoga tujuannya terlaksana.
• Terjadinya pemberontakan separatisme.

Isi dekrit presiden 5 juli 1959

Berikut yaitu isi dekrit presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959 di Istana merdeka jakarta oleh Ir.Soekarno:

1. Pembubaran dewan konstituante.
2. Diberlakukannya kembari Undang Undang Dasar 1945.
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam kurun waktu sesingkat singkatnya.

Dampak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959

dampak atau akhir yang dirasakan Indonesia sehabis dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 adalah:

• Memberikan kejelasan ihwal anutan keberlangsungan bangsa dan negara dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
• Menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya perpecahan serta krisis konflik politik berkepanjangan.

Hingga ketika ini kita masih memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dampak dari dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959. Itulah bahan ihwal latar belakang, dampak, dan isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang sanggup kita pelajari.

Share this post