Perkembangan Ekonomi Indonesia Kala Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin - Negara Indonesia memang dikategorikan negara yang gres merdeka. Kemerdekaan terebut dilandasi oleh kehidupannya yang masih terbelakang. Hal tersebut dikarenakan proses pengubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berlangsung dengan tersendat sendat. Bahkan Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang masih tersendat sendat tersebut dikarenakan beberapa faktor menyerupai adanya gerakan separatis di tempat daerah yang menimbulkan keamanan negara tidak menguntungkan, mengalami banyak pergantian kabinet, dan terlalu mengandalkan satu hasil ekspor saja.

Perkembangan ekonomi yang tidak lancar juga disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam hal penataan ekonomi. Maka dari itu untuk berbagi perekonomian negara Indonesia harus membutuhkan tenaga hebat beserta dana yang memadai. Dahulu Presiden RI yang pertama yaitu Presiden Soekarno memakai sistem ekonomi terpimpin untuk berbagi perekonomian Indonesia biar menjadi lebih baik. Dalam perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin ini, Presiden berperan pribadi dalam mengatur sistemnya. Presiden tersebut dibantu oleh pihak pemerintahan biar berjalan dengan lancar. Kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Berikut ulasan selengkapnya.

Perkembangan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Sebelumnya negara Indonesia tidak memakai sistem demokras terpimpin. Namun lantaran beberapa hal menciptakan bangsa Indonesia mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Dengan penggunaan demokrasi ini menciptakan sistem perekonomian Indonesia menjadi terpimpin. Maka dari itu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin merupakan belahan dari sistem demokrasi yang digunakan. Demokrasi terpimpin yaitu salah satu sistem demokrasi Indonesia yang keputusan maupun pemikirannya berasal dari seorang raja. Dibawah ini terdapat beberapa upaya untuk berbagi ekonomi Indonesia.

Baca juga : Pengertian Masyarakat Multikultural, Ciri Ciri dan Faktor Penyebab Masyarakat Multikultural

Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin yang pertama yaitu membentuk tubuh perencana pembangunan nasional. Pada tanggal 15 Agustus 1959 didirikan Dewan Perancang Nasional atau Depernas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan kekuasaan Kabinet Karya. Depernas mempunyai anggota sebanyak 50 orang dengan ketuanya yaitu Moh. Yamin. Organisasi ini mempunyai beberapa kiprah menyerupai melaksanakan evaluasi dalam menyelenggarakan pembangunan dan melaksanakan persiapan bersiklus mengenai rancangan UU pembangunan nasional.

Dalam perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin sanggup mencapai Rancangan Dasar Undang Undang Pembangunan Nasional yang bersifat sementara berencana dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahap ini berlangsung untuk tahun 1961 hingga 1969 melalui persetujuan MPRS dengan dikeluarkannya Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 pada tanggal 26 Juli 1960. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 mulai diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dengan pembentukan organisasi ini menciptakan penyelesaian problem menjadi lancar dalam hal pembangunan proyek industri maupun perencanaan prasarana. Depernas mengalami perubahan nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Namun kini dipimin oleh Presiden Soekarno sendiri.

Pemotongan Nilai Uang
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu melaksanakan pemotongan nilai uang. Berdasarkan Perpu No. 2/1959 (diberlakukan tanggal 25 Agustus 1959) merupakan dasar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sanering. Sanering tersebut mempunyai beberapa kiprah menyerupai mengurangi jumlah uang yang telah beredar dalam masyarakat, melaksanakan peningkatan nilai rupiah dengan tujuan memakmurkan rakyat kecil, dan melaksanakan pembendungan dalam hal inflasi yang tinggi. Berdasarkan upaya ini, pihak pemerintah mengumumkan hasil pemotongan nilai uang yang berupa:

1. Uang kertas pecahan yang mempunyai nilai Rp 500 diubah menjadi Rp 50.
2. Uang kertas pecahan yang mempunyai nilai Rp 1000 diubah menjadi Rp 100.
3. Membekukan seluruh simpanan bank yang berjumlah lebih dari Rp 25.000.

Baca juga : Ciri Ciri, Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan Presidensial

Upaya pemerintah ini tidak sanggup mengubah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin menjadi lebih baik. Bahkan upaya tersebut tidak bisa mengurangi nilai kemerosotan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengusaha di negara Indonesia mematuhi ketentuan itu. Walaupun nilai keuangan sudah diturunkan tetap saja rakyat tidak sanggup membeli sembako bahkan harga murah sekalipun lantaran mereka tidak mempunyai uang. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh :

• Pengubahan kebijakan keuangan menjadi Perpu No. 6 Tahun 1959 dengan ketentuan nilai uang lembaran Rp 1000 maupun Rp 500 wajib untuk ditukarkan ke bank dengan nilai uang Rp 100 maupun Rp 50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.
• Pada tahun 1958 perusahaan dikuasai oleh Belanda dengan tidak disertai pengalaman dan manajemen tenaga kerja yang handal.
• Kegiatan ekspor mengalami penurunan sehingga penghasilan negara juga berkurang. Hal ini disebabkan oleh gangguan keamanan dalam mengatasi pergolakan masing masing daerah.
• Melakukan perjuangan pembebasan Irian Barat dengan biaya yang cukup banyak dalam menyelenggarakan Asian Games IV tahun 1962.

Konsep Djuanda

Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulai memikirkan rakyat dengan melaksanakan perjuangan pembebasan Irian Barat dan penyelesaian perkara DI Jawa Barat dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan sehabis keamanan nasional mulai membaik dan pulih kembali. Sebelumnya konsep ini diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI sehingga menciptakan konsep tersebut mati. PKI menganggap konsep Djuanda terdapat kaitannya dengan pelibatan negara Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara revisionis.

Deklarasi Ekonomi

Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu melaksanakan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau Dekon dibuat pada tanggal 28 Maret 1963 yang bertempat di Jakarta, dengan maksud menghasilkan ekonomi nasional yang bebas imperialisme, mempunyai sistem ekonomi yang bedikari dan mempunyai sifat demokratis. Dalam deklarasi tersebut disampaikan oleh Presiden Soekarno. Dekon merupakan kondep dasar dalam melaksanakan pengembangan ekonomi terpimpin di Indonesia. Dekon tersebut mempunyai beberapa konsep menyerupai berusaha untuk menghasilkan keadaan ekonomi nasional yang demokratis dan higienis dari sifat kolonialisme maupun imperialisme, selanjutnya diikuti dengan konsep ekonomi sosial. Didalamnya terdapat peraturan yang mempunyai taktik mengambil modal dari luar negeri, memberhentikan subsidi dan merealisasikan ongkos produksi.

Peraturan peraturan Dekon tersebut mempunyai maksud untuk melaksanakan perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Namun didalamnya terdapat campur tangan dari pihak politik. Organisasi ini ditolak oleh PKI walaupun Aidit telah terlibat dalam penyusunannya. PKI tidak segan segan menghantam empat belas peraturan yang terdapat dalam Dekon. Bahkan PKI juga menuduh Djuanda melaksanakan penyerahan diri terhadap pihak imperialis. Akhirnya peraturan tersebut sengaja ditunda oleh Presiden Soekarno hingga bulan September 1963. Penundaan tersebut disertai alasan untuk lebih berkonsentrasi dalam hal peyelesaian konfrontasi dengan pihak Malaysia.

Baca juga : Bentuk Bentuk Interaksi Sosial Berserta Penjelasannya

Kenaikan Laju Inflasi

Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin yang terakhir yaitu melaksanakan kenaikan laju inflasi. Pendapatan negara yang tidak memadai disertai anggaran belanja negara yang meningkat menciptakan kondisi ekonomi menjadi lebih buruk. Namun Presiden Soekarno tetap berpendiri pada penghimpunan dana revolusi meskipun devisa mempunyai cadangan yang menipis. Dana yang diterapkan oleh presiden berkhasiat untuk biaya proyek mercusuar atau prestise politik dengan melaksanakan pengorbanan terhadap ekonomi dalam negeri. Peningkatan laju inflasi di dasari oleh :

• Pemerosotan nilai mata uang rupiah.
• Masalah problem negara tidak sanggup diatasi dengan santunan dari luar negeri.
• Pemerosotan penghasilan devisa negara dan penghasilan lainnya.
• Anggaran belanja negara semakin mengalami defisit besar.
• Tidak terdapat imbas manajemen perusahaan serta penertiban manajemen untuk menyeimbangkan keuangan.
• Gagalnya upaya menyalurkan kredit gres dalam menyejahterakan rakyat.
• Tidak adanya keberhasilan dalam melaksanakan perjuangan likuidasi dalam pihak swasta dan pemerintahan sebagai perjuangan mengawasi dan menghemat anggaran belanja. 

Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin bahkan mengalami kegagalan akhir pemerintah melaksanakan pelaksanaan proyek mercusuar sehingga setiap tahun membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga tidak mempunyai kemampuan politik dalam menekan pengeluaran yang terjadi. Dengan begitu akan menjadikan dampak harga tinggi hampir mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1965, masyarakat mengalami kehidupan yang terjepit, lemahnya devisa yang berakibat pada pembatasan impor dan acara ekspor, laju inflasi tinggi, dan semakin habisnya cadangan emas serta devisa negara. 

Demikianlah penjelasam mengenai perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk anda. Terima kasih.

Share this post